info@stiba.ac.id +62 852 8888 1799

Rektor IAI STIBA Makassar Bahas Relevansi Fikih Mazhab di Seminar Nasional PMH UIN Alauddin

Feature - Kegiatan Dosen

(STIBA.ac.id) Makassar – Rektor IAI STIBA Makassar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D., menjadi pemateri dalam Seminar Nasional “Rekonstruksi Pemikiran Mazhab dalam Merespons Dinamika Hukum Islam Kontemporer”. Seminar ini diselenggarakan Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Kegiatan berlangsung Senin, 9 November 2026, pukul 10.00 sampai 12.00 Wita.

Ketua Prodi PMH, Dr. Abdi Wijaya, S.S., M.Ag., dalam sambutannya menyebut seminar ini masuk dalam program kerja prodi. Menurutnya, tema ini diangkat karena persoalan masyarakat bergerak cepat, sehingga dibutuhkan hukum yang mampu memberi solusi. Ia juga memperkenalkan latar akademik pemateri: S-1 di Madinah, S-2 di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan S-3 di Universitas King Saud Riyadh. Seminar dipandu moderator Dr. Ilham Laman, S.Pd., M.Pd.

Fikih mazhab dan realitas yang berubah

Dalam pemaparannya, Ustaz Akhmad Hanafi mengubah sedikit tema materi menjadi “Fikih Mazhab dan Dinamika Fikih Kontemporer”. Ia memulai dengan pertanyaan apakah fikih mazhab mampu menjawab persoalan kontemporer. Syariat, kata dia, sudah menghadirkan kaidah-kaidah asal yang sempurna, tetapi realitas kehidupan terus berubah. Ia mencontohkan jual beli yang dahulu mengharuskan pembeli datang ke penjual dan membayar dengan uang fisik, kini dilakukan secara daring dan nontunai. Bentuk jual belinya sama, tetapi cara interaksinya berbeda.

Ia menilai ada dua kubu yang saling berseberangan dalam menyikapi persoalan ini. Kubu pertama terlalu terikat pada teks ulama terdahulu sehingga sulit merespons keadaan. Kubu kedua ingin menjawab persoalan tanpa kaidah dan norma. “Jangan sampai kita punya ilmu tapi kita tidak bisa menjawab masalah,” ujarnya.

Perbedaan dan tantangan

Ustaz Akhmad Hanafi memaparkan perbedaan fikih mazhab dan fikih kontemporer. Fikih mazhab memiliki landasan metodologis yang sistematis, kesinambungan keilmuan, dan kekayaan pendapat. Fikih kontemporer berorientasi pada kasus aktual, responsif terhadap perubahan, dan menggunakan pendekatan multidisipliner. Untuk isu kecantikan, misalnya, ulama perlu meminta pandangan dokter spesialis. Untuk isu ekonomi, ulama perlu melibatkan ekonom.

Tantangan fikih mazhab, menurutnya, meliputi perbedaan realitas klasik dan modern, banyaknya pendapat dalam satu mazhab, serta fanatisme mazhab dan sikap antimazhab. Ia mencontohkan dalam mazhab Syafii terdapat qaul qadim dan qaul jadid, dan yang lebih kuat adalah qaul jadid. Dalam kitab al-Inshaf karya al-Mardawi, satu masalah dalam mazhab Hanbali bahkan bisa memiliki empat pendapat.

Solusi yang ditawarkan

Ia menawarkan sejumlah solusi. Pengembangan fikih harus tetap dalam bingkai wahyu. Fikih maqasid dan fikih komparatif perlu diperkuat, misalnya untuk akad perbankan yang memuat jual beli, wakalah, dan janji sehingga membutuhkan pendekatan lintas mazhab. Hukum juga tidak boleh ditetapkan sebelum realitas dipahami. Ia mencontohkan aplikasi pesan antar makanan yang awalnya ramai dihukumi haram karena dianggap mengandung utang. “Jangan tergesa-gesa,” pesannya, karena kesimpulan yang prematur akhirnya harus diubah.

Selain itu, ia menekankan ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa dan penguatan tradisi penelitian fikih kontemporer. Mahasiswa semester akhir PMH diajak mengkaji isu-isu kontemporer karena pasar bergerak lebih cepat daripada respons ilmiah.

Dalam kesimpulannya, Ustaz Akhmad Hanafi menegaskan fikih mazhab tetap relevan sebagai landasan. Tantangan terbesar menurutnya terletak pada kemampuan manusia, bukan pada keterbatasan syariat. Pengembangan fikih kontemporer, kata dia, membutuhkan integrasi empat pilar, yaitu nas, turas, maqasid, dan realitas.

Tanya jawab: bermazhab dan kecerdasan buatan

Pada sesi tanya jawab, seorang mahasiswa PMH bertanya tentang sikap terhadap orang yang tidak berafiliasi pada organisasi atau mazhab tertentu. Ustaz Akhmad Hanafi menjelaskan bahwa berafiliasi pada organisasi tidak otomatis berarti bermazhab tertentu. Tidak ada kewajiban terikat pada satu mazhab, tetapi ulama menasihatkan agar mengikuti mazhab yang banyak diamalkan di negeri setempat. Mengikuti pendapat guru pun boleh selama metodologinya tepat. Ia mengingatkan bahwa mazhab empat sudah teruji oleh waktu, sedangkan pandangan para guru masa kini belum.

Penanya lain menanyakan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penetapan hukum. Ustaz Akhmad Hanafi menyebut kecerdasan buatan sebagai alat bantu yang sangat membantu, tetapi kemampuan analisis, usul fikih, dan pendekatan maqasid tetap harus hadir. “Untuk saat ini, jangan dijadikan referensi,” katanya, terutama untuk persoalan krusial seperti halal dan haram.

Seminar ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Ketua Prodi PMH kepada pemateri.